RSS

Dewan Minta Aparat Hukum Bertindak

25 Jul

Terkait Pencairan
Dana Pembelian
Alat Berat Dinas PU

KUALATUNGKAL – Persoalan proses pembelian alat-alat berat untuk Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Tanjung Jabung Barat (Tanjab Barat), oleh Kantor Pengelola Kekayaan Daerah (PKD) Tanjab Barat, semakin memanas. Terakhir, Sukisman, Ketua Fraksi PAN DPRD Tanjab Barat meminta aparat hukum segera bertindak.


Pasalnya, dari penilaiannya ada indikasi penyimpangan pada proses pencairan anggaran pembelian alat-alat berat senilai total Rp 10 miliar itu. Apalagi, pihaknya pernah menggelar rapat kerja dengan PKD terkait masalah ini pada bulan Mei 2008 lalu.

Hasil raker, PKD mengaku bahwa anggaran memang sudah dicairkan. Cuma, barang belum ada dengan alasan masih dipesan (diindent) oleh rekanan pada sebuah distributor. “Di sini menariknya, masak barang belum ada dana sudah dicairkan, kan sudah jelas-jelas ini melanggar aturan,” tegas Sukisman, kepada koran ini, kemarin (25/7).

Mestinya, sambung Alam—sapaan Sukisman–, setiap pengadaan barang harus ada barang dulu baru pencairan dana sebesar yang sudah diadakan rekanan. Kalau belum ada barang, anggaran harus dikembalikan ke kas daerah dengan pertimbangan, nanti bisa dianggarkan lagi dalam pengajuan APBD Perubahan ataupun APBD tahun depan.

Jadi, tidak ada istilah anggaran tersebut dititipkan ke pihak manapun. Kalaupun terjadi penitipan dana, lagi-lagi langkah ini sudah telak menyalahi hukum. Soalnya tidak ada aturan yang membolehkan penitipan dana untuk sebuah pengadaan barang dan jasa.

“Tidak boleh dititipkan, harus dikembalikan ke kas daerah. Kalau tidak ada barang berarti kontraktor tidak siap, blacklist saja kontraktor seperti ini,” bebernya.

Benarkah anggaran pembelian alat-alat berat untuk Dinas PU Tanjab Barat itu telah dititipkan? Soal ini, belum ada sumber yang bisa dimintai keterangan pasti soal ini. Misalnya pengakuan dari Deky Subianda, Kabag Keuangan Setda Tanjab Barat, dia langsung membantah soal informasi adanya penitipan dana pembelian alat berat oleh pihak PKD.

Katanya, semua anggaran yang tidak dipakai akan dikembalikan ke kas daerah. “Itu tidak benar. Mana ada penitipan dana, yang ada dana langsung dikembalikan. Kalau dana alat berat itu sudah dikembalikan ke kas daerah,” tegas Deky, dihubungi via ponselnya, beberapa waktu lalu.

Sementara pihak Kantor PKD Tanjab Barat, yang biasa tertutup dengan wartawan ini, lagi-lagi tidak bisa dikonfirmasi soal perkembangan masalah pengadaan alat-alat berat DPU tersebut. Insniwardi, Kasi Perencanaan PKD, yang juga panitia pengadaan barang dan jasa, dihubungi ponselnya tidak aktif. Begitupun Izwar Musli, Kepala PKD Tanjab Barat, tak pernah ada di kantor, ponsel tak aktif.(*)

 
3 Komentar

Ditulis oleh pada Juli 25, 2008 in News Terkini

 

Tag: , , , , ,

3 responses to “Dewan Minta Aparat Hukum Bertindak

  1. Pakde

    Juli 26, 2008 at 5:08 am

    Seru

     
  2. Pakde

    Juli 26, 2008 at 5:11 am

    seru bisa ngurangin angka pengangguran di Indonesia. Salut

     
  3. bagaimana sih sistem pembangunan di tanjab barat, kayaknya gak ada kemajuan.. bisa bisa jadi kabupaten tertinggal lho... gk becus bener sich...

    Februari 5, 2009 at 10:09 am

    benerin donk….jgn hnya mnonton film yang nggak nggak aja tuh kerjanya…

    window.alert(‘Huaaa!! ketahuan yaaa…?’)

     

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: