RSS

DPRD Provinsi Dituding Langgar Undang-Undang

31 Okt

—mohon baca berita yang saya tulis di bawah ini. Lalu tolong tinggalkan tanggapan.—-

Soal Keterbukaan
Informasi Publik
pada Rapat Panggar

JAMBI – DPRD Provinsi Jambi dinilai telah melanggar undang-undang keterbukaan informasi publik. Pasalnya, hingga kini, lembaga legislatif tertinggi di Provinsi Jambi ini, masih saja menerapkan tradisi lama. Yakni, selalu menggelar rapat tertutup pada pembahasan rancangan anggaran pendapatan belanja daerah (RAPBD) Jambi.

 Malahan, ketika rapat panggar legislatif atas kebijakan umum anggaran (KUA)-Prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) Provinsi Jambi tahun 2009, yang digelar DPRD Provinsi Jambi kemarin, diwarnai pengusiran beberapa oknum wartawan media lokal. Pasalnya, ketika rapat akan digelar, wartawan sempat duduk di sudut ruang rapat fraksi dewan, guna mengamati pelaksanaan rapat panggar tersebut.

 Sayangnya, selang beberapa menit di dalam ruang dengan meja besar berbentuk huruf O itu, beberapa orang staf sekretariat DPRD Provinsi Jambi menghalau wartawan untuk keluar dari ruangan. “Maaf, wartawan tidak boleh masuk. Ini rapat tertutup,” tegas Ali Dasril, staf Sekwan, seraya meminta wartawan meninggalkan ruangan.

 Saat bersamaan, staf yang lain juga menimpali agar wartawan, termasuk koran ini, segera meninggalkan ruangan. Sebab, rapat akan segear dimulai. “Ini sesuai tatib (tata tertib) dewan, jadi harap maklum. Silahkan,” ungkap staf Sekwan yang lain, seraya membukakan pintu.

 Menariknya, selama di dalam ruangan itu, hampir rata-rata semua yang hadir, mulai dari anggota panggar legislatif maupun anggota panggar eksekutif, terlihat mencuri-curi pandang ke arah koran ini.Anehnya, rapat memang belum dimulai, sampai akhirnya koran ini meninggalkan ruang rapat yang ‘penuh rahasia’ itu.

 “Kalau mau mengambil foto (memotret), silahkan saja,” ungkap Suwarno Soerinta, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, ketika diminta izin untuk ikut memantau rapat panggar, pada Jumat pagi kemarin, singkat.

 As’ad Isma, pemerhati pemerintahan Jambi, begitu mendapat kabar soal pengusiran wartawan pada saat rapat panggar legislatif tersebut, langsung menyuarakan ketidaksenangannya. Kata As’ad, dengan menutup akses rakyat untuk mendapatkan informasi, bearti menentang peraturan dan perundang-undangan soal keterbukaan informasi publik.

 Selain itu, katanya, sikap DPRD Provinsi Jambi itu, tidak mencerminkan diri sebagai wakil rakyat. “Makin keliatan dewan periode sekarang tidak peka. Padahal, sebentar lagi beberapa anggota dewan yang sekarang duduk, akan kembali mencalonkan diri di pemilu tahun depan,” beber As’ad, lagi.

 Ditambahkannya, media harus mennjadi inisiator untuk mengumumkan kepada publik tentang rekam jejak anggota DPRD Provinsi Jambi yang kembali mencalonkan diri. Maksudnya, jika anggota dewan bersangkutan tidak aktif dalam rapat, kunjungan ke daerah pemilihan, dan terkesan tidak menyuarakan aspirasi rakyat, mestinya anggota dewan seperti tidak bisa dipilih lagi oleh rakyat. “Media kan bisa jadi inisiator, umumkan kepada publik mana-mana anggota dewan yang tidak layak untuk dipilih lagi,” tegasnya.

 Sementara, soal tata tertib dewan, yang dialasankan sebagai pengusiran lembaga pengawas independent seperti media massa untuk tidak mengawasi pelaksanaan rapat panggar itu, dinilainya tidak tepat. Sebab, katanya, tata tertib dewan harus dibuat berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. “Kalau tatib bertentangan, itu berarti pelanggaran terhadap hukum,” bebernya.

 Di tempat terpisah, A Somad, pengamat pemerintahan Jambi mengatakan, jika dewan bersikap seperti itu, berarti dewan mengambil kemunduran. Artinya, pola pikir anggota dewan masih seperti dahulu alias belum berubah.

 “Model seperti itu harus dilawan. Undang-undang keterbukaan informasi publik masih jauh panggang dari api,” ungkap A Somad.

 Ditambahkannya, legislatif harus didorong untuk berubah. Jika tidak, sikap tertutup seperti ini bisa mengancam pelaksanaan undang-undang keterbukaan informasi publik. “Kalau tidak berjalan, ini bisa jadi ancaman bagi keterbukaan informasi yang jelas merugikan publik,” tandasnya.(nas)

—-Kita mau survey sebesar apa masyarakat butuh informasi publik, khususnya di bidang pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah di panitia anggaran (panggar) DPRD. Soalnya, selama ini hampir semua rapat-rapat panggar dewan digelar secara tertutup! Padahal yang dibahas kan duit rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat! Kok ditutup-tutup terus! Kalau ditutup akses untuk wartawan, bagaimana media bisa menyampaikan apa yang dibahas di lembaga legislatif ini kepada masyarakat?

Apalagi hanya selama pembahasan rancangan APBD ini lah, segala hal bisa terjadi. Bahkan bisa melibatkan langsung masyarakat terkait program-program yang dibutuhkan atau tidak dibutuhkan masyarakat. Kalaupun harus digelar tertutup, mungkin ada aturan khusus yang membolehkan hal seperti itu. Misalnya, terkait kerahasiaan negara. Nah kalau cuma sebatas pembahasan APBD, kebijakan dan post anggaran, kenapa harus ditutup-tutupi? Malah timbul tudingan, ada sesuatu yang terjadi di legislatif selama pembahasan anggaran. Jangan-jangan….

Apapun alasannya, tradisi ini harus dirombak! Setujuuu???—–

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Oktober 31, 2008 in News Terkini

 

Tag: , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: