RSS

Mesum, Pelajar Salahgunakan Hotel

04 Feb
Razia

Razia

Data PMKS, 10 Kasus di Tahun 2008

Alpadli Monas, Kota Jambi

Kota Jambi semakin menggeliat. Tanda-tanda kota ini kian besar mulai terlihat. Termasuk, dari tingkat penurunan moral di kalangan remaja. Bahkan, tak sedikit oknum remaja yang masih berstatus pelajar melakukan tindakan tidak sewajarnya di hotel-hotel kelas melati.

Tak percaya? Dari pantauan koran ini di sebuah hotel Melati di kawasan Kota Baru, beberapa waktu lalu, tepatnya di hari Sabtu pagi hingga siang, beberapa pasang oknum pelajar terlihat ke luar masuk di hotel berkelas melati tersebut.

Dengan kendaraan roda 2, beberapa pasang oknum pelajar mengenakan celana dan rok abu-abu bergegas masuk ke sebuah kamar hotel, lalu tak keluar-keluar hingga beberapa jam kemudian. Kejadian ini terus diamati koran ini.

Beberapa minggu kemudian, kejadian di hotel itu terus berlangsung. Uniknya, praktek mesum di oknum pelajar dilakukan pada siang hari, pas waktu-waktu yang jarang ada razia oleh Satpol PP Kota Jambi.

Menariknya lagi, praktek mesum itu berlangsung tepat di waktu proses belajar mengajar berlangsung. “Kalau sekarang ndak ada, kalau hari Sabtu banyak,” ungkap seorang tukang ojek yang ditemui koran ini, persis tak jauh dari hotel tersebut, kemarin (21/1).

Pertanyaannya, benarkah praktek mesum sebagian pelajar kini mulai dilakukan di hotel-hotel? Kenyataannya benar. Dalam beberapa kali razia yang digelar oleh Satpol PP dan Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kota Jambi, sejumlah pasangan pelajar tertangkap tangan sedang chek in  di kamar hotel melati.

Catatan Satpol PP, selama 2007 tak kurang enam pasangan pelajar pernah mereka garuk. Atma Jaya, Kepala Kantor Satpol PP bersama Charles  K Saing, salah satu stafnya mengatakan, pasangan itu mereka tangkap di tempat berbeda. Sayang, untuk tahun 2008 mereka mengaku kasus tersebut tidak ada.

Padahal catatan koran ini, sejumlah pasangan pelajar pernah terjaring razia pada tahun 2008. Apalagi  Dinas PMKS merangkum, di tahun 2008 tak kurang 10 pasangan pelajar yang menginap di hotel berhasil mereka jaring.

“Pastinya saya lupa, tapi ada sekitar sepuluh,” ujar Siarudin, Kasi Rehabilitasi Tuna Sosial Dinas PMKS. Soal pelajar bermasalah ini, menurutnya Dinas PMKS akan memanggil orang tua atau kerabat kandung yang bersangkutan.

Menyoal kondisi ini, Atma Jaya mengaku dalam waktu dekat akan merazia hotel-hotel dan pusat keramaian di siang hari. Tapi menurutnya, razia itu bukan hanya diperuntukan bagi pelajar. “Namun juga PNS yang berkeliaran di saat jam dinas,” katanya, lagi.

Terpisah, Rosmansyah, Kabag Perekonomian setda kota menjamin akan memberikan sanksi tegas terhadap hotel-hotel yang mengizinkan pelajar menggunakan hotel sebagai tempat berbuat tindakan asusila tersebut.

“Sebab di perda diatur tidak boleh untuk aktifitas asusila,” katanya. Ia mencontohkan, salah satu pernah dicabut oleh pihaknya karena ketahuan membiarkan pelajar menginap. “Ada hotel Mini di Talangbanjar, izinnya sudah kita cabut,” tegasnya.

Terpisah, dari edaran yang dikeluarkan Pemerintah Kota Jambi, baik dari PMKS maupun Satpol PP, penyelia hotel-hotel sudah diperingatkan untuk tidak sembarangan membiarkan tamu mereka menginap. Tamu baru boleh menginap dengan syarat, minimal menyerahkan KTP.

Untuk tamu berusia 17 tahun ke bawah, diperingatkan untuk tidak menginap, kecuali jika ditemani keluarga yang bertanggungjawab terhadapnya. Sayangnya, edaran dan peringatan seperti itu, masih belum berjalan.(*/dra)

“Penyelia Hotel Harus Tegas”

A Somad, Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Jambi, mengamati fenomena penyimpangan perilaku pelajar Jambi ini sebagai efek ketidaktegasan pihak-pihak terkait. Termasuk pihak penyelia hotel.

Katanya, jika saja penyelia hotel tidak memperbolehkan pelajar cek in, sudah tentu tindakan mesum seperti itu tidak akan terjadi. “Kan sudah ada aturannya, usia di bawah 17 tahun tidak boleh menginap, harus pakai KTP, kok masih pelajar masih bisa masuk juga, bagaimana ini,” ungkap A Somad, kepada koran ini, kemarin (21/1).

Selain itu, tindakan seperti ini harus mendapat perhatian khusus dari pihak sekolah maupun orang tua siswa. Katanya, pengawasan terhadap remaja harus ditingkatkan lagi. Terutama di kalangan pelajar, pengawasan pendidik maupun pihak sekolah, amat berperan menciptakan moral pelajar.

“Kecuali kalau oknum pelajar itu memang kurang iman, bisa saja berperilaku menyimpang tiap kali bolos sekolah,” beber Somad.

Soal waktu pelajaran sekolah pun menjadi kajian A Somad. Menurutnya, tiap sekolah tidak menutup mata terhadap pendidiknya. Jangan sampai, katanya, ada waktu pelajaran yang kosong sehingga dimanfaatkan pelajar untuk keluar sekolah dengan tujuan macam-macam. Misalnya ke mall-mall atau bahkan ke hotel.

“Ini lah, semua pihak harus ikut berperan mengurangi kejadian ini. Kalau perlu, Satpol PP harus razia pelajar yang berkeliaran di jam-jam sekolah, termasuk meraziai hotel di siang hari,” ungkapnya.

Andaikata nanti kedapatan pelajar yang sedang cek in, dia berharap tidak saja pelajar itu yang diberi sanksi tegas, tapi termasuk penyelia hotel bersangkutan. “Supaya jadi shock terapi. Jadi pihak hotel tidak lagi berani membiarkan pelajar meginap,” tuturnya.

Terpisah, Farida Usman, Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Jambi menanggapi bahwa jika itu terjadi, yakni adanya pelajar yang bisa cek in di sebuah hotel, tentu karena kelalaian pengusaha hotel sendiri. Selain itu, kemungkinan pelajar mengelabui petugas dengan mengganti seragam sekolah dengan pakaian biasa.

Meski begitu, dia mengingatkan kepada anggota PHRI, untuk tetap taat pada aturan dan undang-undang yang berlaku. Salah satunya, anak di bawah umur tidak boleh cek in di hotel, kecuali didampingi orang tua.

Supaya tahu berapa usia tamu, makanya tiap hotel disarankan untuk meminta KTP tamu yang bersangkutan. “Kalau saya biasanya minta kedua-duanya, dari KTP itu kan kita bisa tahu berapa umurnya. Kalau di bawah umur, ya tidak boleh lah cek in,” beber Farida.

Apakah hotel-hotel yang ketahuan membiarkan pelajar menginap itu akan dikenai sanksi oleh PHRI? Farida mengaku bahwa PHRI tidak punya hak memberi sanksi. Yang berhak adalah aparat hukum. “Apalagi kan di hotel-hotel sudah ada edaran dari Polda atau Poltabes soal undang-undang perlindungan anak,” tandasnya.(nas)

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Februari 4, 2009 in News Terkini

 

Tag: , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: