RSS

Pengelola Parkir Banyak Pihak Ketiga

04 Feb

Parkir

Tarif Tak Sesuai Perda

Alpadli Monas, Kota Jambi

Pengelolaan parkir di Kota Jambi masih menyisakan berbagai persoalan. Setelah berkali-kali disoroti, tetap belum ada langkah kongkrit dari Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi menyiasati persoalan ini. Terakhir, Pemkot melalui Kantor Pengelola Parkir, terbentur 2 hal.

Pertama, soal revisi perda parkir yang harus disusun dari awal. Kedua, soal pendataan pemasukan dari sektor parkir yang selama ini dinilai belum optimal.

Persoalan revisi perda parkir, diakui Kepala Kantor Pengelolaan Parkir C. Rusdianto yang baru dilantik sepekan lalu, karena selama ini rancangannya belum selesai sama sekali. Terakhir, ketika dicek di Bagian Hukum Setda Kota, diketahui bahwa rancangan perda masih nol persen.

Karena itu lah, pihaknya terpaksa membuat rancangan revisi perda parkir itu dari awal. Mulai dari sistem pengelolaan hingga tarif parkir yang direncanakan bakal naik.

Soal sistem pengelolaan parkir, Rusdianto mengungkap fakta yang cukup mengejutkan. Ternyata, selama ini pengelolaan sebagian areal parkir di dalam Kota Jambi, banyak dikerjakan oleh pihak ketiga. Yakni, masyarakat setempat bekerjasama dengan pemilik mini market, mall-mall, ataupun usaha lain yang memiliki areal parkir.

Sistem bagi hasil antara pihak ketiga dengan Kantor Pengelola Parkir (KPP) selama ini, rupanya bagi hasil 60-40. 60 persen untuk KPP dan 40 persen untuk pihak ketiga. Sayangnya, laporan pendapatan parkir diberikan ke KPP setiap 1 bulan sekali.

Pelaporan yang semacam ini, sambung Rusdianto blak-blakan, mempunyai kecendrungan terjadi kecurangan. Soalnya, rentang waktu pengawasan sangat jauh, KPP jadi tidak bisa tahu hasil pendapatan per hari yang diterima pihak ketiga tersebut.

“Ini lah yang akan kita perbaiki. Jika laporan pendapatan perhari, pengawasan bisa dekat, kita bisa langsung menghitung pendapatan hari itu juga,” beber Rusdianto, lagi.

Ketika ditanya siapa-siapa saja pihak ketiga yang menjadi ‘pemain’ di areal parkir ini, Rusdianto buru-buru mengaku tidak tahu. Katanya, sebagian masih beroperasi. Cuma, saat ini pihaknya masih mendata ulang pihak ketiga pengelola parkir tersebut.

Masih soal pengelola parkir, saat ini kebanyakan parkir dipungut oleh mall-mall atau tempat usaha yang memiliki areal parkir. Dari sini timbul persoalan pemasukan daerah dari sektor parkir. Apakah ini bisa dimasukkan kategori retribusi atau sektor pajak.

Soalnya, kalau dari retribusi, hingga saat ini pemerintah kota hanya punya lahan parkir kategori ke-2. Yakni areal di tepi jalan umum. Sementara, kategori ke-1, yakni gedung khusus areal parkir, Pemkot belum memilikinya.

“Ini yang sedang kita pelajari lagi, apa masuk retribusi apa masuk pajak,” tegasnya.

Sementara, untuk tarif parkir, pemerintah tetap memberlakukan tarif sesuai perda parkir yang lama. Yakni Rp 300 untuk kendaraan roda 2 dan Rp 500 untuk kendaraan roda 4. Tarif ini belum berubah hingga perda parkir selesai direvisi.

“Memang ada yang menarik harga di atas itu, tapi kita sarankan masyarakat tetap membayar sesuai tarif parkir yang kita tetapkan. Selama ini kan kalau di bayar segitu terima, kalau dibayar lebih mereka (petugas pakir) terima juga,” jabarnya.

Persoalan kedua, yakni dari pendataan KPP selama ini. Kata Rusdianto, sistem pendataan pendapatan dari retribusi parkir, belum optimal. Masih banyak pendapatan yang belum masuk ke kas daerah gara-gara tak terdata. Termasuk, pendapatan dari pihak ketiga tersebut.

Terakhir, data tentang potensi parkir pun, hingga kini belum dimiliki oleh KPP Kota Jambi. “Mestinya potensi parkir itu ada. Wah, kita jadi kerja dari awal lagi nih. Banyak PR yang harus diselesaikan,” ungkap Rusdianto, lagi.

Tarif Tinggi, Masyarakat Mengeluh

Masyarakat Kota Jambi, selama ini mengeluhkan soal tarif parkir yang berlaku lebih tinggi dari yang ditetapkan. Jika semestinya Rp 300 per 1 kendaraan roda 2, kadang-kadang dipungut petugas Rp 500 sampai Rp 1.000. Sedangkan tarif Rp 500 per 1 kendaraan roda 4, malah dipungut Rp 1.000 bahkan sampai Rp 2.000 oleh petugas.

Malah, hampir di setiap mini market atau mall-mall yang punya areal parkir, memungut retribusi untuk setiap 1 kendaraan pelanggan. Walaupun ada beberapa mall yang tak memungut bayaran, kondisi ini otomatis memberatkan masyarakat.

Dari penelusuran koran ini, praktek pungutan tarif parkir di atas ketentuan itu, sudah berlangsung cukup lama. Menariknya, sebagian masyarakat yang diwawancarai koran ini, ada yang mengaku tidak tahu soal tarif parkir yang sebenarnya.

“Saya tidak tahu kalau peraturannya begitu. Ya jadi saya bayar Rp 1.000 untuk motor. Walau sebenarnya berat, soalnya saya belanja di banyak tempat. Pindah sini Rp 1.000, pindah sana Rp 1.000 lagi, jadi kalau lima kali pindah tempat sudah Rp 5 ribu,” ungkap Harti, ibu rumah tangga yang ditemui koran ini di pasar Jambi, kemarin.

Ditambahkannya, walau ketentuannya Rp 300 per motor, tapi petugas parkir kadang tidak terima. “Dari pada nyari balak (persoalan, red), lebih baik kita yang mengalah. Tapi susahnya kalau pindah-pindah, uang saya bisa habis untuk parkir saja,” ungkap Ujang, seorang pengunjung salah satu toko buku di Pasar Jambi, kemarin.

Makanya, atas itu Ujang meminta pemerintah bisa menertibkan persoalan tarif parkir ini secepatnya. “Supaya uang kita tidak habis untuk parkir terus,” jelasnya, berharap.

Terpisah, menurut pengakuan tukang parkir, mereka sama sekali tidak tahu adanya peraturan pemberlakuan tarif parkir tersebut. Bahkan ada yang mengaku hanya menjalankan tugas dari atasan. “Saya tidak tahu, parkir untuk motor Rp 1.000, di sini khusus motor bang, kami cuma bantu-bantu teman bang, bentar lagi yang punya wilayah parkiran ini datang, saya dak tahu apa-apa,” ujar Asep, seorang petugas parkir di depan WTC Batanghari.

“Biasalah bang seribu, saya dak tahu, kita nyetor ke bos, kalau saya dikasih sehari Rp 30 ribu. Kalau lagi sepi cukup untuk makan saja,“ ungkap Saiful, petugas parkir di depan Ramayana.

Petugas parkir di depan Mandala, Pasar Jambi, mengaku memungut biaya parkir Rp 2.000 per 1 mobil. “Tapi kalau dikasih Rp 1.000 kita terima juga. Mau lebih jelas tanya saja ke kantor parkir depan kantor camat pasar,” kata Udin, petugas parkir di depan Mandala.(*/cr01)

“Kantor Parkir Harus Tegas”

Menyikapi masalah parkir di Kota Jambi yang masih menyisakan berbagai persoalan, Nasrul Yasir, Ketua Himpunan Pedagang Kaki Lima (HPK5) menilai, Kantor Parkir Kota Jambi harus bertindak tegas.

Menurutnya, tindakan tegas itu harus diwujudkan dalam langkah-langkah kongkrit. Misalnya, penetapan tarif parkir yang tetap. Jika 1 kendaraan roda 2 Rp 300, maka harus senilai itu tidak boleh lewat dari itu. Begitupun kendaraan roda 4, 1 kendaraan Rp 500, maka harus senilai itu.

“Kenyataannya di lapangan kan lain, yang motor Rp 500 yang mobil Rp 1.000. Kadang ada yang Rp 2 ribu,” beber Nasrul, kepada koran ini, kemarin (2/2).

Persoalan lain yang ada di wilayah parkir sekarang, yakni pengelolaannya yang belum jelas. Mana petugas parkir yang legal mana yang illegal, hingga kini masih menimbulkan pertanyaan di masyarakat.

Termasuk, setoran parkir yang didapat per hari per areal parkir. Dikhawatirkan, uang setoran itu tidak sampai ke kas daerah dan menambah pendapatan asli daerah (PAD). Alasannya, selama ini pengelola parkir selain petugas dari Kantor Parkir Kota, juga ada dari pihak ketiga yakni dari kalangan masyarakat.

“Kalau yang mengelola pihak ketiga, apa iya disetor ke daerah apa tidak? Nanti jangan-jangan kita tidak dapat apa-apa dari parkir itu,” kejar Nasrul, lagi.

Dari persoalan ini, dia menilai bahwa Kantor Parkir Kota harus memiliki target capaian pendapatan daerah dari sektor parkir yang tegas. Pertanyaannya, apa target itu sudah tercapai tahun ini atau tidak. Jika sudah tercapai, katanya, apa nilainya sudah cocok dengan yang di lapangan atau tidak?

“Jangan-jangan yang kita dapat cuma sedikit, soalnya ya itu tadi, setoran ke pemerintah kecil ke pihak ketiga besar,” bebernya.

Makanya, sambungnya, solusi yang dibutuhkan dalam persoalan parkir ini, adalah dengan mempercepat revisi perda soal parkir tersebut. Selain itu, perlu juga langkah-langkah kongkrit pemerintah kota dalam menyiasati persoalan parkir.

“Kan termasuk potensi lahan parkir di kota, kantor parkir harus ada itu,” tandasnya.(nas)

 
1 Komentar

Ditulis oleh pada Februari 4, 2009 in News Terkini

 

One response to “Pengelola Parkir Banyak Pihak Ketiga

  1. aldie

    Juni 14, 2009 at 4:35 pm

    cocok tuhhh…
    masak parkir aja mahal, apalagi beli mobilnyo wak….

     

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: