Perusahaan Bentukan PT JII Rawan Masalah

Alpadli Monas, Kota Jambi

Apa kabar badan usaha milik daerah (BUMD) milik Pemerintah Provinsi Jambi, PT Jambi Indoguna Internasional? Ternyata, kini perusahaan itu kian terpuruk. Apalagi, perusahaan bentukannya, satu per satu dirudung masalah di bidang penyertaan modal.

Contoh kasus, PT Jambi Info Trade Centre (PT JITC), perusahaan yang 50 persen sahamnya ini milik PT JII, digugat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batanghari dari sisi penyertaan modal.

Malah, pada Kamis 15 Januari 2009 lalu, JITC memenangkan kasus itu di Pengadilan Negeri Muarabulian Batanghari. Saham sebesar Rp 500 juta milik Pemkab Batanghari, akhirnya dikembalikan oleh PT JITC.

Adakah PT JII berniat menarik saham di perusahaan yang bermasalah itu? Menurut Afrizal, Direktur Utama PT JII menilai, sampai kini pihaknya belum ada niat menarik saham di PT JITC. Termasuk di 2 perusahaan bentukan PT JII?

Pasalnya, dari keterangan Afrizal, selain PT JITC, PT JII ikut serta membentuk perusahaan patungan alias joint venture company lain di 2 perusahaan berbeda. Yakni, PT Gas Energi Jambi dan PT Petro Gas Jambi.

Di PT JITC, katanya, PT JII menanam saham sebesar 50 persen. “Walaupun persennya besar, tapi dirupiahkan kecil. Biasanya kita ditalangi dulu, baru setelah ada profit kita cicil (saham),” jelas Afrizal, kepada koran ini, kemarin (18/1).

Pada PT Gas Energi Jambi (PT GEJ), PT JII menanam saham sebesar 10 persen. Terakhir, pada Petro Gas Jambi Power (PT PGJP), rupanya JII menanam saham sebesar 95 persen! “Tiga perusahaan itu masih aktif,” tambah Afrizal.

Dijelaskannya, pada ketiga perusahaan patungan itu, pihaknya hanya sebatas pemegang saham. Sementara, soal manajemen, PT JII tidak ikut campur. Jadi, soal bermasalah atau tidaknya 3 perusahaan tersebut, dia menyerahkan sepenuhnya kepada manajemen masing-masing perusahaan itu.

“Bermasalah atau tidak, itu tergantung manajemen masing-masing,” ujarnya.

Terpisah, Nasrul Yasir, tokoh pemuda Jambi mengatakan, dari contoh kasat mata kasus PT JITC, sudah tergambar betapa bermasalahnya PT JII. Dikhawatirkan, perusahaan lain bentukan BUMD Provinsi Jambi itu juga rawan bermasalah.

“Kita sudah lihat contohnya, mungkin saja perusahaan bentukan JII bermasalah. Cuma kita tidak tahu saja,” ungkap Nasrul Yasir, kemarin.

Disarankannya, supaya persoalan ini tidak berlarut-larut, selayaknya PT JII segera dibubarkan atau dibekukan. Apalagi saat ini perusahaan itu notabene dinilainya punya masalah pada manajemen keuangan.

Terakhir, dia menyarankan agar gubernur segera memanggil PT JII untuk mendapat keterangan perusahaan-perusahaan apa saja yang sudah dibentuknya. Lalu, kalau perlu proses pembekuan atau pembubaran PT JII, segera dilaksanakan.

“Jadi ya bubarkan saja, jangan ditutup-tutupi lagi. Yang penting, keuangannya harus diaudit lagi, kan sebagian sudah jadi temuan BPK,” jelasnya.

Terpisah, Karo Hukum Setda Provinsi Jambi Sudirman menilai, dari sisi hukum, penyertaan modal oleh BUMD misalnya PT JII, harus dibuat perda khusus yang mengatur penyertaan modal.

“Bikin perdanya dulu soal penyertaan modal, baru bisa nanam saham,” jelas Sudirman, mengaku tidak tahu teknis penanaman saham di PT JII. “Coba tanya Bagian Ekonomi, kita kan di sisi hukumnya,” jabar Sudirman, lagi.

Dikonfirmasi terpisah, Hasvia, Karo Ekonomi Setda Provinsi Jambi, enggan memberi tanggapan. “Itu bukan urusan Ekonomi, tanya Biro Keuangan saja,” jelas Hasvia, melempar masalah.(*)

Dewan Segera Gelar Hearing

Mengenai persoalan rawannya perusahaan-perusahaan bentukan atau perusahaan yang diikutsertakan modal oleh PT JII, anggota DPRD Provinsi Jambi berjanji akan segera menggelar hearing bersama instansi terkait.

Malah, hearing nanti juga membahas soal rencana pembekuan perusahaan itu. Soalnya, Dewan menilai kini sudah memasuki awal tahun 2009, harus ada kejelasan pada nasib perusahaan milik daerah tersebut.

Mirza Ansory, Ketua Komisi II DPRD Provinsi Jambi mengatakan, saat ini pihaknya belum membahas lebih lanjut soal rencana pembekuan PT JII. Malah, begitu tahu ada satu perusahaan bentukan PT JII yang bermasalah, yakni PT JITC, Mirza langsung kaget.

Katanya, jika ternyata ada perusahaan yang bekerjasama dengan BUMD Provinsi Jambi mengalami masalah, pemerintah harus mengambil langkah-langkah antisipasi. Makanya, guna mengetahui lebih rinci soal masalah itu, Dewan akan menggelar hearing.

“Kita akan menggelar hearing, secepatnya,” tegas Mirza.
Afrizal, Dirut PT JII mengaku siap jika hearing dengan DPRD Provinsi Jambi itu digelar. “Kita akan jelaskan,” jelasnya.

Soal rencana proses pembekuan PT JII, Afrizal mengaku belum mendapat informasi sudah sejauh mana langkah pembekuan dilakukan oleh pemilik saham, alias Pemerintah Provinsi Jambi.

“Semua itu tergantung rapat umum pemegang saham (RUPS), apapun hasilnya akan kita ikuti,” tegasnya.

Sementara Nasrul Yasir, tokoh pemuda Jambi menilai, perusahaan milik daerah itu sudah layak untuk dibubarka. Jangan lagi ditunda-tunda.

Apalagi, katanya, sebentar lagi masa kepemimpinan Gubernur Jambi Zulkifli Nurdin bakal berakhir. “Supaya tidak ada masalah yang ditinggalkan gubernur, PT JII ini harus segera diselesaikan,” tegas Nasrul, lagi.(nas)