RSS

Staf Ahli Dinilai Tak Efektif

04 Feb

Terkesan Hanya Jabatan Politis

Sejak pemberlakuan peraturan pemerintah (PP) nomor 41 tahun 2007, muncul jabatan-jabatan baru yang terdengar asing di telinga masyarakat awam. Salah satunya, posisi staf ahli gubernur/bupati/wali kota pada pemerintah daerah. Sejak jabatan ini muncul, beberapa kalangan mulai mengeluarkan kritikan.

Ada yang beranggapan posisi staf ahli diperlukan, sebagian besar malah menganggap posisi ini sama sekali belum diperlukan pemerintah. Bahkan ada yang menilai jabatan ini hanya sebatas jabatan politis, dikhawatirkan fungsinya tidak akan berjalan lancar.

Padahal, misalnya staf ahli pemerintahan di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi, jabatan ini memilik tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang tak bisa dipandang sebelah matanya. Posisinya hampir sejajara sebagai penasehat gubernur.

Dalam peraturan gubernur (pergub) nomor 29 tahun 2008, tentang uraian tupoksi Setda Provinsi dan Setda DPRD Provinsi, intinya menyebutkan bahwa staf ahli bertugas membantu gubernur. Baik dalam bentuk menyampaikan pemikiran, saran, pertimbangan dan telaah yang berkaitan dengan tugas, wewenang dan kewajiban gubernur. Tentunya berdasar keahlian masing-masing. Berdasar pergub itu lah, akhirnya pada 7 Januari 2009 lalu, gubernur mengangkat 5 orang staf ahli dari jajaran Pemprov sendiri.

Masing-masing, H Syafruddin Effendi mantan Asisten 1 Setda sebagai staf ahli bidang hukum dan politik, H Suhaimi mantan Kepala Kesbang Linmas staf ahli bidang pemerintahan, H Hasan Kasyim mantan Asisten Ekonomi dan Pembangunan staf bidang pembangunan, staf Natres Ulfi mantan Kepala Dinas Peternakan staf ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia dan HA Jazid Idris mantan Kepala KSPM staf ahli bidang ekonomi dan keuangan.

Sementara di Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi, sejak 9 Januari 2009 lalu memiliki 4 orang staf ahli Wali Kota. Yakni, Abdullah Sani Lektor Kepala IAIN STS sebagai staf ahli bidang kemasyarakatan dan SDM, Djoko Imam Santoso mantan Kadis PMKS staf ahli bidang Ekonomi dan Keuangan, Sahuri Lasmadi pembantu Dekan I Fakultas Hukum Unja staf ahli bidang hukum dan politik dan Shopian Wairata Kadisnakedukcapil staf ahli bidang pembangunan.

Dari 4 staf ahli yang ditunjuk, Sahuri Lasmadi, staf ahli bidang hukum dan politik akhirnya mengundurkan diri dari jabatan yang ditawarkan Wali Kota Bambang Priyanto.

Meskipun memiliki payung hukum, tapi keberadaan staf ahli dinilai sejumlah pengamat belum mendesak. Satu diantaranya yang memiliki pandangan tersebut adalah Sukamto Soetoto, dosen hukum dan pemerintahan Unja. Dihubungi, Sukamto mengatakan, penetapan staf ahli untuk Kota Jambi masih belum dibutuhkan.

“Tiap-tiap daerah kan punya spesifikasi sendiri, tapi sayang pengangkatan staf ahli tidak berdasar kebutuhan. Apakah membebani APBD atau tidak,” kata Sukamto menjawab koran ini, kemarin (22/1).

Malahan dia menilai, posisi staf ahli lebih dimanfaatkan untuk mengakomodir tim sukses. Alias bernuansa politis. “Tak terakomodir jadi kepala SKPD, bisa ditempatkan sebagai ataf ahli,” urainya. Dalam bahasanya ia mengatakan, jabatan ini seperti politik yang diformalkan.

Toh menurutnya, kepala SKPD seperti kepala dinas, masih bisa memberi masukan dan pendapat kepada kepala daerah. Tidak perlu staf ahli lagi. “Kepala Dinas atau kantor kan juga staf ahli dalam tanda kutip,” imbuhnya.

Dosen lulusan pascasarjana Unair Surabaya ini menambahkan, staf ahli sah-sah saja. Namun ia memberikan penekanan, pemilihannya haruslah benar-benar orang yang paham di bidangnya. Menurutnya, dulunya staf ahli merupakan konsultan. Mereka bekerja ketika diminta oleh kepala daerah. Umumnya, kata Sukamto, bisa dari perguruan tinggi. “Nah sekarang diformalkan menjadi jabatan struktrual,” tambahnya.

Shopian Wairata, staf ahli bidang pembangunan Kota Jambi, tak banyak tanggapan soal penilaian pengamat soal jabatan yang kini didudukinya. “Staf ahli kan memberikan masukan kepada kepala daerah bila diminta, jadi kesannya tidak ada kerja,” katanya, ringan.

Disinggung soal pembangunan Kota Jambi dari kacamatanya, ia mengaku sudah punya gambaran. Namun, konsepnya itu akan disampaikan terlebih dahulu kepada Wali Kota sebelum dibeber ke publik. Adapun Syamsudin Susilo staf ahli bidang Pemerintahan menolak dikonfirmasi. “Yang senior saja,” ujarnya seraya memberi tanda ke Shopian, lantas keluar ruangan.

Terpisah, Hasan Kasyim, staf ahli gubernur bidang pembangunan, mengatakan bahwa jabatan itu amatlah perlu. Apalagi berdasar PP 41 tahun 2007, penerapan staf ahli disesuaikan kepala daerah masing-masing.
Tugasnya adalah membantu gubernur. Termasuk mewaliki gubernur pada acara-acara tertentu baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi, jabatan staf ahli cukup membantu gubernur.

“Bahkan menteri pun ada staf ahli. Malah sampai lima orang,” ungkap mantan Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Provinsi ini, tegas.(dra/nas)

“Staf Ahli Bukan Wakil Gubernur”

Terpisah, Sjafril Alamsyah, anggota Komisi I DPRD Provinsi Jambi, yang membidangi pemerintahan memberi penilaian lebih ekstrim terkait jabatan dan posisi seorang staf ahli di sisi kepala daerah.

Menurut Sjafril, staf ahli bukanlah wakil gubernur, yang bisa mewakili acara-acara atau kegiatan gubernur layaknya seorang wagub. “Gubernur pernah bilang, staf ahli sudah seperti wakil baginya. Padahal itu salah, staf ahli ya staf ahli, bukannya wagub,” ungkap Sjafril kepada koran ini, kemarin.

Selain itu, dia mengingatkan kepada gubernur untuk menempatkan staf ahli sesuai bidang keahlian masing-masing. Alasannya, ini menyangkut realiasi kebijakan gubernur sebagai kepala daerah. “Staf ahli mestinya seperti badan pertimbangan pemerintah di sisi kebijakan. Jadi dia harus berfungsi,” ujarnya, lagi.

Sementara, dari penilaiannya saat ini, staf ahli gubernur baru sebatas jabatan politis. Malah dia khawatir jabatan itu dijadikan tempat penampungan bagi mantan pejabat yang tidak bermanfaat lagi.

Misalnya, sambung Sjafril, ketika seorang pejabat dicopot jabatannya oleh gubernur, semestinya pejabat itu non job, “tapi karena gubernur masih sayang, maka dia ditempatkan di jabatan staf ahli. Padahal dia tidak ahli,” beber Sjafril, tanpa menyebut siapa pejabat yang dimaksudnya.

“Soal siapa itu saya tidak tahu. Biar orang lah yang menilai sendiri,” jabarnya.

Berdasar penilaian-penilaian itu, Sjafril berharap staf ahli bisa difungsikan secara maksimal. Dan yang terpenting, seorang staf ahli harus siap mendengarkan pandangan gubernur, dan memberikan pandangan kepada gubernur.

“Tapi kalau di antara staf ahli itu ada bagus, kenapa tidak diangkat jadi wagub saja,” jelas Sjafril.

Sementara, As’ad Isman, seorang dosen IAIN STS Jambi yang juga pemerhati pemerintah menilai, pengisian jabatan staf ahli terkesan sebagai tempat persiapan pensiun seorang PNS senior. Semacam penghargaan sebelum yang bersangkutan pensiun.

Selain itu, staf ahli juga direkrut dari akademisi yang selama ini dianggap vokal dalam mengkritisi kebijakan Pemprov maupun Pemkot. “Na dari sini kita bisa nilai, apakah staf ahli tugasnya sudah berjalan efektif atau tidak?” tandas As’ad, diplomatis.

Untuk diketahui, sebelum PP 41 tahun 2007 dikeluarkan, sebenarnya jabatan staf ahli gubernur ataupun bupati/wali kota sudah ada. Cuma, staf ahli jaman dulu belum masuk ke dalam struktur perangkat daerah.

“Dulu kan staf ahli masih di luar, kalau sekarnag sudah di dalam struktur,” ungkap seorang sumber koran ini, di Setda Provinsi Jambi, kemarin.(nas)

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Februari 4, 2009 in News Terkini

 

Tag: , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: