RSS

Kos-kosan, Potensi PAD yang Tak Tergarap

11 Feb

Dewan Desak Pemkot
Jadikan Sumber PAD

Alpadli M-Deddy R, Kota Jambi

Sepekan lalu, Nia (23) mengeluh. Lewat telepon selulernya, dia mengaku kesulitan membayar tagihan kosnya yang per bulan mencapai nilai Rp 450 ribu. Jika tak dibayar, pemilik kos-kosan yang dia tempati di Jalan Dr Mawardi, Kelurahan Tambaksari, Kecamatan Jambi Selatan, tak segan-segan mengusir dirinya.

Dengan pekerjaan sebagai escort alias wanita panggilan teman karaoke di tempat-tempat hiburan, Nia mengaku sulit mencari uang sekadar membayar kos-kosan yang disewanya itu. Apalagi dia tidak punya “lelaki cadangan” yang siap membayarkan kosnya.
Namun Nia masih merasa beruntung. Rekannya yang lain, Ulfa (27), yang kamarnya dekat dengan kamar miliknya, harus menanggung biaya kos sebesar Rp 600 ribu per bulan. “Tiap bulan saya pusing terus mikirin duit kos,” ungkap Nia, di kamar kos sewaannya beberapa hari lalu.
Kos-kosan itu merupakan bangunan rumah berbentuk huruf “L” terdiri atas beberapa pintu. Ada yang satu tingkat. Ada yang dua tingkat. Masing-masing pintu berisi dia sampai tiga kamar. Masing-masing kamar dikenai biaya Rp 450 sampai Rp 600 ribu per bulan.
Jika satu kos-kosan berpintu sepuluh, dengan asumsi satu pintu tiga kamar dan biaya Rp 450 ribu per kamar, pemilik alias induk semang memeroleh pendapatan sekitar Rp 13,5 juta per bulan. Diakumulasikan per tahun, rata-rata pendapatan pemilik kos mencapai Rp 135 juta.
Pendapatan itu baru didapat dari satu kos-kosan. Dari pantauan koran ini di sejumlah tempat dalam Kota Jambi, kos-kosan merebak di mana-mana, seperti di Talangbanjar, Kasang, Telanaipura, Thehok, dan Pasarjambi.
Harga sewa kamar kos yang dipatok rata-rata Rp 150 hingga Rp 600 ribu per bulan per kamar. Jambi Independent mengambil sampel tiga kos-kosan di beberapa tempat berbeda, misalnya di Jalan Baru Telanaipura. Di sana sebuah kos-kosan dua lantai memiliki sekitar sepuluh kamar. Di Jalan Sumbawa Kebunhandil, kos-kosan yang berbentuk sebuah ruko dengan tiga lantai, menyediakan sedikitnya enam kamar. Terakhir di Jalan Dr Mawardi, Kelurahan Tambaksari, kos-kosan yang menjorok ke dalam itu memiliki sedikitnya 30 kamar.
Jika didata ulang oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Jambi, tentu ratusan juta uang beredar pada bisnis kos-kosan yang kini marak di kota yang tengah berkembang itu. Sayang, tak secuil pun PAD Kota disumbangkan oleh usaha semacam itu.
Jangan kan untuk data kos-kosan di Kota Jambi, aturan baku seperti peraturan daerah (perda) khusus, yang mengatur soal pajak kos-kosan hingga kini belum dibuat oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi. Padahal sebagian kalangan menilai kos-kosan adalah ladang baru bagi peningkatan PAD Kota Jambi di masa kini.
Perda yang cocok dipakai hanyalah Perda tentang Hotel, Penginapan, dan Pondokan. Sayang, perda itu belum cukup mumpuni diterapkan pada rencana penarikan pajak kos-kosan.
Dengan jumlah penduduk Kota Jambi sebanyak 562 ribu jiwa per 9 Februari 2009—berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota—sebagian penduduk Kota Jambi ditengarai adalah pendatang atau warga yang pindah-datang—istilah Dukcapil untuk warga mereka. Sayang Dukcapil belum mendata warga pindah-datang ke Kota Jambi per 2008.
Malah Kecamatan Telanaipura yang diketahui adalah kawasan pelajar atau mahasiswa memilih tempat tinggal sementara, ternyata menempati urutan kepadatan penduduk ketiga di Kota Jambi, setelah sebelumnya Kotabaru dan Jambi Selatan.

Potensi PAD Baru bagi Kota
DPRD Kota Jambi meminta Pemkot bisa mencari sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) baru. Salah satunya datang dari anggota Komisi B DPRD Kota Abdullah Jufri. Dia menilai, rumah kos-kosan atau pemondokan adalah lahan baru yang belum tergarap oleh pihak Pemkot Jambi.
Memang, disadari atau tidak, saat ini banyak bangunan di Kota Jambi yang diperuntukkan sebagai tempat kos atau pemondokan. Terlebih di daerah di dekat pusat pendidikan seperti Telanaipura. Di antaranya ada yang terang-terangan memasang plang nama menyediakan jasa pemondokan. Tapi jauh lebih banyak yang beroperasi tanpa mengikuti aturan main.
“Kota Jambi dua tahun terakhir ini kan berkembang pesat. Untuk kos-kosan cukup banyak. Ini kan potensi PAD yang belum tergarap,” kata politisi Partai Golkar itu.
PAD yang dimaksud Jufri adalah menarik pajak atau retribusi dari usaha tersebut. Sepengetahuannya, di sejumlah kota besar, hal serupa telah lebih dulu diberlakukan.
Karena itu pria jangkung tersebut meminta Pemkot membuat payung hukum untuk melegalkan penarikan PAD dari rumah pondokan. Tapi Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Sabarudin mengatakan, penarikan pajak bagi usaha kos-kosan atau rumah pondokan tidak ada dasar hukumnya. Dia menegaskan, undang-undang yang ada saja tidak memberi peluang untuk itu. Sayang, ia tak menyebut nomor undang-undang dimaksud.
Pria ramah itu menerangkan, kos-kosan atau pemondokan tidak bisa dikategorikan dalam kelompok jenis usaha penginapan atau perhotelan. Menurut dia, fasilitas yang diberikan berbeda. Ditanya apa kemungkinan Pemkot akan menjadikan kos-kosan sebagai sumber PAD dengan menarik pajak, dia menjawab, “Kita belum sampai ke sana.”
“Memang undang-undang membolehkan kita mencari sumber pajak baru, tapi tidak ada kos-kosan,” tuturnya.
Ditambahkan, Pemkot pernah memiliki perda terkait pajak kos-kosan. Tapi tidak berjalan dan dicabut. “Tapi saya lupa nomor perdanya,” kata Sabarudin yang ketika dihubungi sedang tidak di kantornya.
Abdullah Jufri ketika dikonfirmasi soal undang-undang yang dimaksud Sabarudin mengaku tidak tahu. Namun menurutnya Pemkot harus tetap membuatkan perda mengenai pajak rumah kos. “Toh nanti juga dievaluasi ke Mendagri, baru kita tahu (disetujui atau tidak),” sarannya.(*)

Satpol PP Bakal Lakukan Razia

Siang di awal Juli tiga tahun lalu, sejumlah penghuni kos-kosan di Jalan Sultan Agung tampak sibuk. Begitu pun empunya pemondokan. Mereka kedatangan tamu tak diundang: petugas Satpol PP Kota Jambi. Ketika itu pamong penegak perda di Kota Jambi itu dikepalai Rusli Kamal Siregar, yang sekarang menjabat kepala Badan Lingkungan Hidup.
Saat itu anak buah Rusli tengah merazia sejumlah kos-kosan. Targetnya identitas diri penghuni serta perizinan usaha rumah pondokan. Hasilnya, 22 kos-kosan di enam kecamatan sama sekali tak memiliki izin. Pemilik kemudian oleh petugas diminta mengurus izin usahanya.
Waktu berlalu. Kini tak lagi terdengar razia semacam itu. Padahal diyakini jumlah kos-kosan kian bertambah. Tapi angin segar datang dari kepala Kantor Satpol PP yang baru, Atmajaya. “Kita akan melakukan razia kos-kosan dan pemondokan dalam waktu dekat,” ujarnya berjanji.
Kemarin ia menegaskan, razia kos-kosan bakal digelar dengan maksud menilik perizinannya. “Mereka harus ada izin usaha ataupun IMB. Ini kan sumber PAD,” kata pria kelahiran Sungaipenuh itu. Ia menegaskan, kos-kosan harus mengantongi izin. Jika tidak, ia akan menindaknya. Menurut Atma, perda mengatur hal itu.
Perda yang dimaksud Atma adalah Perda Nomor 40 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Hotel, Pondok Wisata, Rumah Pondokan, dan Perkemahan. Perda itulah yang dulu dijadikan Rusli sebagai pegangan. Sayang belum ada konfirmasi dari pihak terkait apakah perda itu masih berlaku atau sudah dicabut.
Hanya saja, menurut catatan koran ini dari hasil evaluasi Bagian Hukum dan Perundang-undangan terhadap perda itu, sebagaian besar dasar hukum yang digunakan telah diubah.(dra)

Dispenda Kurang Inovatif

Dosen Fakultas Ekonomi Unja Emilia Hamzah menanggapi kritis soal keberadaan usaha kos-kosan di Kota Jambi. Menurutnya, kos-kosan adalah sumber PAD baru yang potensial bagi Kota Jambi.
Namun karena Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) kurang inovatif, potensi itu tidak tergarap maksimal. Apalagi sistem kerja Dispenda selama ini sebatas “menunggu bola” alias menunggu apa yang sudah ada tanpa upaya menciptakan sumber PAD baru bagi daerah.
Bertolak dari sana, Emilia berharap Dispenda Kota segera bertindak. Tentukan dulu aturan-aturan bakunya, kemudian data kos-kosan yang ada di dalam Kota Jambi, lalu buat peraturan daerah (perda) baku soal pemungutan pajak bagi usaha kos-kosan.
Jika masih terbentur aturan baku, semisal undang-undang, Emilia menyarankan agar pihak terkait mengkaji ulang peraturan perundang-undangan soal hotel, penginapan, dan pemondokan yang sudah ada.
“Kira-kira bisa atau tidak peraturan itu dipakai. Itu harus dikaji lagi. Kalau sudah, bikin perdanya,” jelas Emilia, memberi masukan positif bagi Pemkot.
Alasan Emilia sederhana. Menurutnya, sampai saat ini pemberlakuan usaha kos-kosan persis hotel dan penginapan. Bedanya pada sistem pembayaran pelanggan.
Jika hotel atau penginapan pengunjung harus membayar per hari, kos-kosan diberlakukan kewajiban bayar sebulan sekali. Selain itu, definisi kos-kosan juga harus diperjelas.
Apalagi saat ini di Kota Jambi usaha kos-kosan menjamur, Baik berupa bangunan yang khusus dibangun untuk usaha kos-kosan atau bangunan yang sudah jadi lalu dimanfaatkan untuk kos-kosan.
Apa pun alasannya, semua dia anggap bisa dijadikan pendapatan baru bagi Kota Jambi. “Tapi ya harus selektif. Jangan semuanya dijadikan sumber pajak,” tandasnya.(nas)

 
1 Komentar

Ditulis oleh pada Februari 11, 2009 in News Terkini

 

One response to “Kos-kosan, Potensi PAD yang Tak Tergarap

  1. novi

    Januari 20, 2010 at 9:21 am

    eh ngak usah napa pake nama aq dasar!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

     

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: