Sejarah Baru Pers Jambi

(Mencatat sejarah supaya tak terlupakan)

Dua minggu lalu, pers lokal di Provinsi Jambi mendapat pengalaman baru. Yakni, pemblokiran harian pagi Jambi Independent secara kompak oleh pemerintah provinsi dan beberapa pemerintah kabupaten dalam Provinsi Jambi. Seluruh langganan koran ini distop oleh Pemprov sejak 2 minggu lalu. Menyusul, pencekalan oleh beberapa kabupaten per 1 Juli 2009.

Pemblokiran ini, tak terlepas dari pemberitaan Jambi Independent (yang dari dulu memang mengutamakan independensi) terhadap kinerja gubernur Jambi Zulkifli Nurdin. Mulai dari kritik program-program gubernur yang masih menjadi pekerjaan rumah (PR), sampai kritik soal kebijakan terkait ikut campur Pemprov terhadap penetapan pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi. Terakhir, berita soal konflik internal di tubuh PAN Jambi, Zulkifli Nurdin dalam hal ini juga Ketua DPW PAN.

Alih-alih mengkritik (itupun menurut statement sumber PAN di Jakarta), Jambi Independent diumpat habis-habisan oleh ZN, ketika menggelar jumpa pers di kantor DPW PAN Jambi. Seorang wartawan kami, Fahrul Rozi, habis-habisan dicecar ZN tanpa pandang bulu (kejadian ini sempat diberitakan berbagai media nasional baik elektronik maupun cetak). Malang bagi JI, sumber yang di Jakarta malah membantah telah mengeluarkan statemen soal konflik internal di tubuh PAN itu.

Usai kejadian itu lah, keesokan harinya, Pemprov memutus hubungan dengan Jambi Independent. Semua langganan diputus, semua pasokan iklan-society dan lain-lain dicabut, JI dipukul dengan keras! Dikonfirmasi ke Kepala Biro Humas Pemprov M Taufik, lewat handphonenya dia mengaku instruksi langsung diturunkan oleh Sekda Provinsi Jambi M Firdaus. Dikejar lagi,Taufik akhirnya mengaku pemutusan hubungan itu diinstruksikan langsung oleh gubernur Jambi Zulkifli Nurdin. Nah?

Pemblokiran terus berlanjut. Beberapa hari kemudian, wartawan JI liputan kabupaten melaporkan ada ancang-ancang pemutusan hubungan oleh pemerintah kabupaten (Pemkab) tempat mereka bertugas masing-masing. Di awali Kabupaten Batanghari, pemutusan berlanjut ke kabupaten Sarolangun, Tebo dan Kota Jambi (entah sekarang sudah berapa kabupaten memutus hubungan dengan JI).

Adakah pemutusan itu berkaitan dengan langkah Pemprov atau instruksi langsung dari gubernur? Sampai kini belum ada jawaban pasti. Namun, beberapa wartawan JI mengaku ada informasi menyebutkan pemutusan itu dilakukan berdasar memo sang pemimpin nomor 1 di Provinsi Jambi. Benarkah? Ah, entahlah. Ketika ditanya ke humas masing-masing kabupaten, mereka menjawab dilematis, “hanya untuk sementara”, tanpa alasan pasti.

“Mungkin itu wujud toleransi kabupaten terhadap Pemprov,” ungkap seorang pejabat di Pemprov kepada saya via ponselnya.

Toleransi? Buat apa? Atas dasar apa?

Menariknya, pukulan keras ke JI itu tak dipandang secara harfiah oleh koran-koran lokal, yang nyata-nyata mendapat imbas dari tindakan itu. Kau tahu, setelah ini, tak ada lagi kebebasan pers. Tak ada lagi berita-berita kritik yang tajam. Mereka (pemerintah daerah) sudah mengklaim punya senjata pamungkas. Jika macam-macam, tinggal putus saja hubungan. Selesai.

Efek domino ini sudah terasa oleh beberapa kawan saya yang liputan di seputar lingkungan pemerintah daerah. Beberapa berita menarik, mulai diblok, mulai diminta tidak naik jika itu berdampak negatif bagi pemerintahan. Meski, fakta atau peristiwa yang terjadi memang begitu, karena diintimidasi, fakta atau peristiwa yang terjadi dibuat lain ketika terbit keesokan harinya. Semua jadi elok!

Selamat tinggal kebebasan pers. Selamat datang intimidasi. Selamat jalan media-media lokal.

—-bersambung—