RSS

Semua Bebas Bicara

04 Feb

Catatan Komjen Pol Anang Iskandar sewaktu Kapolda Jambi

Ketika komunikasi tersumbat alias the botlenecking antara masyarakat dengan institusi pemerintahan, maka yang akan terjadi adalah aksi-aksi yang berpotensi rusaknya kondisi kondusif. Ini harus dipecahkan. Masyarakat harus diberi ruang untuk bebas berbicara, mengemukakan berbagai beban yang dirasa selama ini. Dan, memecah berbagai persoalan.

Atas dasar pemikiran itu, saya merencanakan focus group discussion (FGD) di tahun 2012 ini. FGD diharap bisa menjadi wadah bagi masyarakat untuk bersuara. Intinya, semua bebas bicara di dalam forum FGD. Supaya puas, FGD tahun ini ditargetkan sebanyak 1.848:  1.848 di 10 Polres dan 168 di Polda, dengan pelaksanaan tersebar di jajaran Polda Jambi. Setiap minggu ada saja diskusi-diskusi penting. Berbagai persoalan dibahas, berbagai solusi dicari bersama, dan, berbagai keluh kesah selama ini yang mengganjal di dada dikeluarkan.

Di Jambi, rata-rata persoalan yang dibahas oleh masyarakat dalam FGD adalah konflik lahan. Selain itu, tema diskusi disesuaikan isu terhangat yang mencuat di masyarakat. Misalnya rencana kenaikan harga BBM beberapa waktu lalu.

Tim binmas polisi bergerak mengadakan berbagai diskusi tentang minyak. Narasumber yang dihadirkan dari institusi berwenang. Sehingga, diskusi menjadi terarah dan menghasilkan ide-ide yang positif.

Ya, FGD memiliki beberapa tujuan. Antara lain, menemukan solusi, alternatif solusi dan melahirkan ide solusi. Semua hasil diskusi nantinya akan sangat bermanfaat bagi masyarakat. Minimal bisa menambah wawasan bagi peserta diskusi.

Tujuan lain FGD, yakni sebagai jembatan komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah atau polisi, dan masyarakat dengan masyarakat. Efek akhirnya, persoalan yang mengkristal dimasyarakat bisa dipecahkan secara bersama-sama.

Forum diskusi ini juga berfungsi ganda. Proses pembelajaran, sosialisasi terhadap permasalahan yang muncul, dan sebagai proses adu argumentasi. Jika ini berjalan, dipastikan seluruh peserta diskusi yang hadir akan membawa banyak ilmu sepulang dari FGD, karena narasumber yang dihadirkan adalah orang-orang berkompeten di bidang masing-masing sesuai pokok diskusi. Peserta juga akan lega setelah berhasil mengeluarkan unek-unek yang menjadi beban di dada selama ini. Betapa indahnya…

Dalam FGD, polisi berperan sebagai fasilitator dengan narasumber ditunjuk langsung oleh panitia dari kepolisian. Diskusi berlangsung mengalir dan terarah. Peserta dibebaskan bicara. Semua berhak bersuara. Semua berhak bertanya. Semua, berhak memberi usulan-usulan ide pemecahan akan masalah yang ada. Dan, semua tentunya akan plong.

Selain itu, anggaran pelaksanaan FGD dilaksanakan secara transparan. Narasumber diberi honor, panitia diberi biaya akomodasi, peserta diberi snack, dan fasilitas diskusi diupayakan minim anggaran, kalau perlu gratis. Gratis, karena FGD selama ini dilaksanakan di gedung-gedung milik pemerintah. Toh, diskusi ini sangat penting dan bermanfaat bagi pemerintah daerah.

Soal transparansi anggaran, saya sangat serius! Bahkan, saya pernah mengadakan bedah anggaran Polda Jambi tahun 2012 di hadapan berbagai pihak terkait, seperti anggota polisi, BPKP, anggota dewan, LSM dan mahasiswa. FGD, termasuk yang dibedah anggarannya pada waktu itu. Ini artinya, seluruh program ini terang benderang bagi polisi dan masyarakat. Semua bisa mengawasi.

Tiap kali FGD dilaksanakan, minimal ada 5 personil polisi dari Binmas yang terlibat sebagai perencana, pelaksana dan pembuat laporan pertanggungjawaban. Hasil diskusi dicatat dan dilaporkan sebagai dokumentasi berharga bagi semua. Sementara evaluasi, dilaksanakan setiap tiga bulan sekali.

FGD telah berjalan sejak Januari hingga kini. Hasilnya memang belum diketahui pasti, karena harus ada penelitian untuk mengetahuinya. Tapi, animo masyarakat sangat tinggi dengan adanya FGD yang menjadi ikon Polda Jambi 2012 ini. Mereka memberi dukungan, ingin dilaksanakan terus, dan ingin terlibat langsung. Masyarakat seperti mendapat ruang untuk bicara dengan bebas. FGD, adalah solusi bagi mereka. Mendapat reaksi semacam ini, saya terharu, senang, dan berharap tugas polisi sebagai pengayom masyarakat benar-benar bisa terwujud.

Diskusi ini sangat penting. Saking pentingnya, tiap kali diskusi, saya berusaha untuk hadir langsung. Baik sebagai narasumber atau sebatas peserta. Ya, ini sangat bermanfaat. Dengan adanya diskusi menghadirkan narasumber berkompeten, kita jadi tahu detail kendala akan persoalan yang ada. Misalnya pada kasus konflik lahan, saya sekarang jadi tahu bahwa pemerintah daerah tak punya kekuatan. Kuncinya ada di pemerintah pusat.

Berapa keraspun masyarakat mengadukan persoalan konflik lahan khususnya terkait izin pemanfaatan lahan hutan, baik itu dalam bentuk surat maupun demonstrasi, toh, pemda tak bisa berbuat apa-apa. Karena izin itu dikeluarkan pemerintah pusat lewat institusi terkait. Semisal Kementerian Kehutanan. Pemda paling hanya bisa menjadi jembatan bagi masyarakat ke pemerintah pusat. Setelah itu, Pemda hanya bisa menunggu keputusan seperti juga masyarakat.

Kalau saja izin semacam itu dikeluarkan oleh pemda, saya yakin, sudah tentu konflik-konflik lahan antara masyarakat dengan perusahaan akan cepat tuntas. Tidak berlarut-larut. Polisi pun bisa menjadi jembatan penyelesaian masalah tersebut biar cepat selesai dan terhindar dari aksi-aksi anarkis.

Jika ada yang bertanya, kenapa polisi selalu ada tiap konflik masyarakat dengan perusahaan, saya akan jawab bahwa itu memang sudah tugas polisi. Wajar jika polisi mengamankan perusahaan ketika ada aksi unjuk rasa, karena polisi, tak ingin ada aksi anarkis yang bisa merugikan masyarakat maupun pihak lain. Tolonglah, jangan buruk sangka dengan menyebut polisi berpihak pada perusahaan, itu salah besar. Kami sudah tentu berpihak pada masyarakat karena memang itu tugas utama kami sebagai pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat.

Ini hanya contoh kecil hasil pelaksanaan FGD. Masih banyak dampak lainnya yang akan membawa dampak langsung terhadap masyarakat. Karena, ketika FGD dilaksanakan, polisi akan keringatan, sedang masyarakat menikmati hasilnya. Sebagai pelayan, jika masyarakat puas, kami pun puas.

Satu lagi, ada pula yang menanyakan apa keuntungan FGD bagi polisi? Saya akan jawab begini. Selama ini, polisi menerima residu dari masalah-masalah sosial di masyarakat dalam bentuk demo dan bentrok antar pihak. Ini terjadi karena masyarakat tidak menemukan ruang khusus untuk mengemukakan unek-unek yang dirasakan. Komunikasi macet. Masyarakat jadi mencari cara-cara lain sebagai bentuk penyampaian aspirasinya. Tapi dengan adanya FGD, masyarakat jadi lebih terarah dan tenang. Hasil akhir, situasi dan kondisi di Jambi akan kondusif. Inilah pentingnya FGD bagi kami. Makanya FGD pantas dijadikan ikon bagi Polda Jambi di tahun 2012 ini.

Bagi masyarakat, baik individu, LSM maupun mahasiswa, lewat tulisan ini saya undang menyampaikan usulan tema FGD. Usulan tema bisa disampaikan ke bagian Binmas Polsek, Polres atau Polda. Bisa juga ajukan langsung ke Kapolsek, Kapolres maupun kepada saya. Ini artinya, tema diskusi tidak hanya datang dari polisi, tapi juga datang dari masyarakat. Ayo kita diskusi. Mari bicara dengan bebas tentang segala hal yang bermasalah, supaya dada kita lapang tak terbeban lagi.

Dan melalui diskusi ini kita diminta jujur menyampaikan pendapat. Seperti lirik lagunya Ebiet G Ade yang berjudul “Untuk Kita Renungkan”:

Kita mesti telanjang dan benar-benar bersih

Suci lahir dan di dalam bathin

Tengoklah ke dalam sebelum bicara

Singkirkan debu yang masih melekat

Hoho hoho…(*)

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Februari 4, 2015 in Renungan

 

Tag: , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: