Kabinet Gubernur Disorot Dewan

Dianggap tak
Efisien, Evaluasi
Menakutkan Pejabat

JAMBI – Sejak terjadi perombakan besar-besaran di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi oleh Gubernur Zulkifli Nurdin, berbagai tanggapan menyoroti kabinet baru itu. Malah tak sedikit yang memberi penilaian negatif.

Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jambi yang membidangi masalah pemerintahan, Sjafril Alamsyah, menilai bahwa kabinet baru Gubernur terkesan tidak berdasarkan profesionalitas. Yang ada berdasar politik dan unsur kedekatan antara Gubernur dan pejabat bersangkutan.

Indikasinya, kata Sjafril, terlihat dari penempatan pejabat eselon III yang baru-baru ini dilantik. Menurutnya, pejabat baru hasil godokan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Provinsi sebagian ada yang tidak profesional pada bidangnya.

“Tidak usah disebut siapa orangnya. Masyarakat bisa menilai sendiri. Yang jelas lebih kental unsur politisnya daripada profesionalitas,” ungkap Sjafri, beberapa hari lalu.

Selain itu, adanya rencana Gubernur mengevaluasi kinerja bawahannya per enam bulan bukan langkah tepat yang semestinya diterapkan seorang pimpinan. Sjafril menjelaskan, langkah evaluasi malah menciptakan ketakutan di sisi pejabat daerah.

“Pejabat akan merasa dapat tekanan. Kerja mereka jadi tidak nyaman. Saya pesimis nanti kabinet baru bisa berjalan maksimal,” tegas Sjafril.
Langkah terbaik yang harus diambil Gubernur untuk para pejabat bawahannya, sambungnya, menerapkan konsep “pukul perut, pukul bahu”. Artinya, kenyangkan perut, beri semangat.

“Jangan malah ditakut-takuti. Kalau begini siapa yang bisa kerja? Ayo, apa jamin mereka (pejabat) bisa bekerja lebih baik dari yang kemarin? Tidak akan,” bebernya.

Sementara, secara umum, kabinet Gubernur saat ini masih terkesan berdasar faktor kedekatan. “Jangan sampai menciptakan tirani,” tandasnya.

Gubernur Jambi Zulkifli Nurdin melalui Karo Humas Setda Irman Djalil mengatakan, siapa pun berhak memberi penilaian terhadap kinerja pemerintahan. Namun karena kabinet ini baru berjalan sebulan, tentu belum bisa dinilai.

“Ini kan baru sebulan. Belum bisa dinilai. Lagian kalau dia bekerja dengan hati, tentu tidak akan takut dievaluasi enam bulan kemudian oleh Gubernur,” tandasnya singkat.(nas)