Hasil Survei TII Ditentang

Teten Masduki

Pada Sosialisasi Indeks
Persepsi Korupsi Jambi

JAMBI – Transparency International Indonesia (TII) seperti mendapat mimpi buruk. Itu terjadi saat seminar singkat digelar TII bekerja sama dengan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Jambi di Telanai Room, Hotel Novotel, Jambi, kemarin (2/2). Pasalnya, setelah penyampaian sosialisasi hasil survei indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia tahun 2008, peserta undangan TII dan PKBI yang berada di ruangan menentang hasil survei tersebut.

Untuk diketahui, dalam hasil survei yang dilakukan TII terhadap 50 kota se-Indonesia, Jambi menduduki peringkat keempat tebersih dari korupsi. Itulah pemicunya.

Peserta seminar yang hadir, yakni kalangan aktivis pemuda, LSM, tokoh masyarakat, dan sejumlah wartawan, ramai-ramai mempertanyakan kebenaran hasil survei TII. Malah ada yang terang-terangan menyatakan bahwa Kota Jambi belum pantas mendapat predikat kota tebersih dari korupsi.

Iqbal Setiawan, tokoh pemuda yang terkenal vokal, menyatakan kepada narasumber, yakni Sekretaris Jenderal TII Teten Masduki, bahwa masyarakat Jambi masih trauma terhadap beberapa kasus korupsi terakhir, terutama kasus-kasus korupsi yang melibatkan tokoh dari Jambi. “Kita masih trauma, sekda (Chalik Saleh, red) masuk penjara, pemudanya yang dari Bengkulu (Al Amin Nur Nasution, red) juga masuk penjara. Semuanya korupsi,” ungkap Iqbal berapi-api, disambut tepuk tangan dan tawa lepas dari peserta seminar yang lain.

Duduk di meja depan, Teten Masduki terlihat menggaruk-garuk kepala. Sesekali dia mencatat apa yang disampaikan peserta seminar. Ketika itu Teten didampingi Deputi Bidang Hukum Bappenas Diani Sadiawati dan Pembantu Dekan I Fakultas Ekonomi Unja Dr Johannes. Dua orang itu tak banyak membantu.

Bahkan Johannes, saat membacakan makalahnya tentang IPK dalam prespektif penyelenggaraan pemerintahan yang baik di tingkat pemerintah daerah, sempat menyinggung praktik dugaan korupsi saat pembuatan KTP. “Di sini (Jambi, red), kalau lambat Rp 5 ribu, kalau cepat Rp 25 ribu,” ujar Johannes, disambut senyum-senyum peserta.

Direktur Eksekutif Tetra Communication A Somad menambahkan, pengurusan KTP di Kota Jambi, kalau mau gratis, harus bayar Rp 25 ribu, mau cepat Rp 100 ribu. “Inilah lucunya. Di Jambi, kalau gratis saja harus bayar Rp 25 ribu,” ujar A Somad, yang mempertanyakan responden yang dipakai TII untuk mengisi poling tersebut.

Somad dan juga Meli serta Ulfa sama-sama mempertanyakan keabsahan responden yang dipakai TII untuk menjalankan survei. Pasalnya, jika responden dari kalangan pengusaha, dikhawatirkan terjadi kongkalikong antara pengusaha bersangkutan dengan pemerintah kota.

Apalagi Mailinar, aktivis Pusat Studi Humaniora (PSH) IAIN STS Jambi, membeberkan bahwa pengusaha di Jambi rata-rata punya hubungan yang dekat dengan kepala daerah, misalnya hubungan keluarga. Faktor kedekatan itu dinilai akan memengaruhi penilaian sehingga hasilnya tidak akan obyektif.

“Inilah pengalaman saya dicecar orang,” ungkap Teten membuka pembicaraan saat diberi kesempatan menjawab pertanyaan peserta seminar itu. Suasana mulai mencair. Peserta sontak senyum-senyum bahkan ada yang tertawa diikuti tawa ringan Teten.    “Sekali lagi, persepsi ini bukan obyektif, tapi subyektif,” jelas Teten.

Dari penjelasan Teten, TII sengaja menggunakan responden sebanyak 42 dari pengusaha di Kota Jambi, baik pengusaha kecil, menengah, dan besar. Pengusaha besar hanya enam orang.

Responden yang dipakai adalah yang bersentuhan langsung dengan pemerintah. Jika tidak, pihaknya tidak akan menggunakan responden bersangkutan. Soal pelaku bisnis yang disurvei, Teten menjelaskan, faktor pendukung terbesar untuk IPK internasional adalah sektor bisnis dan hukum.

“Korupsi memang sulit diukur. Meskipun Jambi di urutan keempat terbaik, bukan berarti Jambi bebas korupsi,” ujar Teten, disambut tepuk tangan antusias dari peserta.

“Masukan kita terima untuk perbaikan. Dua tahun mendatang kita ukur lagi di sini,” tandasnya.(nas)